Tinjauan Pers

 Hukum Media

Hukum Media adalah aturan untuk melaksanakan dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitan 

dengan media. Dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyempaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Payung Hüküm Media Pers 

Payung Hukum Media Pers dengan konvergensi 

media, mengikuti tuntunan zaman sekaligus 

mengembangkan terknologi modern, termasuk aplikasi media. media pers mempunyai peraturan terkait Kode Etik Jurnaslistik maupun undang undang serta peraturan perundangan terkait.

Tinjauan Yuridis sekaligus jaminan dan perlindungan terhadap media jurnalis, masyarakat, badan publik, pejabat publik, unuk menyiarkan informasi yang positif 

• Menjamin dan melindungi pemilik media melakukan konvergensi media

• Menjamin dan melindungi pemilik media dan mengembangkan perusahaan 

• Menjamin dan melindungi pemilik media mengembangkan sebagai media pers, 

  media penyiaran, media informasi, transaksi elektronik, dan media informasi 

  publik.

• Menjamin dan melindungi wartawan jurnalis melakukan pekerjaan jurnalistik 

  dengan benar dan profesional.

• Menjamin dan melindungi masyarakat, badan publik, dan pejabat publik menerima 

  berbagai informasi yang positif, mencerdaskan, melkukan kritik konstruktif. 

• Menjamin dan melindungi masyarakat, badan publik, dan pejabat publik menerima 

  berbagai informasi yang positif, mencerdaskan, melakukan kritik konstruktif. 

KETENTUAN HUKUM TERKAIT MEDIA DALAM UU PORNOGRAFI

Setiap orang dilarang memproduksi. Membuat, memperbanyak, mengandalkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit memuat :

• Kekerasan seksual
• Masturbasi atau onani
• Alat kelamin
• Pornografi anak
• Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

DELIK PIDANA PERS DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KHUP

Delik penghinaan secara khusus diatur dalam bab XVI kitab undang-undang hukum pidana (KHUP) yang terdiri dari 12 pasal, yakni pasal 310 sampai pasal 321 KHUP, penghinaan adalah menyimpang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Sedangkan menurut R.Soesilo, tindakan kejahatan, tindak kejahatan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat nya yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

HUKUM ACARA MEDIA PERS (HUKUM FORMIL)

    Hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan (kaidah hukum). Peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai legalisasi dan legislasi. Sumber hukum formil yang dikenal di dalam ilmu hukum berasal dari enam jenis,

1. Undang-Undang

Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah. 

2. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia.

3. Traktat

Traktat (Treaty) adalah perjanjian yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.

4. Yurisprudensi

keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU

5. Doktrin

Doktrin hukum adalah Suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum.

6. Hukum Agama

Hukum Agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu.

HUKUM ACARA MEDIA PERS (HUKUM FORMIL)

    Dalam hukum acara media pers tersebut bukan mengatur tentang hukum acara dalam pemeriksaan perkara pidananya, karena itu tunduk dalam KUHP, tetapi mengatur khusus tentang : 

1. Bagaimana hukum acara penyelesaian pelanggaran hukum media pers oleh insan pers.

2. Bagaimana hukum acara penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik oleh insan pers.

3. Bagaimana hukum acara penyelesaian pelanggaran undang-undang maupun peraturan perundangan terkait pers oleh insan pers.

Itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai Tinjauan Hukum Media Pers. Semoga ilmu nya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang membaca ya :). Terimakasih

Sumber Referensi : PPT materi ibu Serepina Tiur Maida, S.sos., M.Pd., M.I.Kom., C.AC.

Author : Syifa Fauziah // Fakultas Ilmu Komunikasi

Dosen Pengampu :  Ibu Serepina Tiur Maida, S.sos., M.Pd., M.I.Kom., C.AC